Articles by "Aliansi Mahasiswa Papua"
Showing posts with label Aliansi Mahasiswa Papua. Show all posts

at September 07, 2015 0
Foto: Masa sedang berdiri di depan Gapura Uncen.(Doc. KNPB)
Jayapura, Megaphone PAPUA – Kepolisian Kolonial Republik Indonesia kembali memblokade aksi demonstrasi damai Rakyat Papua. Masa Rakyat Papua yang mulai melakukan long march menuju Perumnas III pada pukul 08.45 WWP.

Masa Rakyat Papua yang melakukan aksi demo damai di Port Numbay dalam rangka mendukung isu West Papua yang menjadi isu utama dalam pertemuan Pacific Island Forum (PIF) yang dimulai senin, (7/09/2015).

Dalam status Facebooknya, Sekretaris Umum Pengurus Pusat KNPB, Ones Suhuniap menulis aparat kepolisian colonial dari Kepolisian Kota dan Polsek Abe bersama Brimob menghadang aksi demo damai.

“Aparat Kepolisian Dari Polresta Kota Jayapura dan Polsek Abe Bersam Brimob Polda Papua Sedang Menghadang Masa Aksi KNPB dan masa aksi dari GEMPAR Sedang bertahan di Perumnas III Waena karena sedang diblokade.” Tulis Ones.


Hingga berita ini dipublikasikan polisi masih memblokade dan masa Rakyat Papua serta mahasiswa masih menduduki Gapura Uncen Perumnas III Waena, Port Numbay, Mamta - West Papua.[Hugo/MP]
Read more »

at September 07, 2015 0
Rakyat Papua Menuntuk Papua Merdeka.
Jayapura, Megaphone PAPUA -  Pertemuan Pacific Island Forum (PIF) yang dijadwalkan akan dilakukan senin (7/09/2015), Rakyat Papua akan menggelar aksi esok senin, (07/09/2015).

Dalam pertemuan PIF yang sebelumnya telah publikasikan tentang agenda utama yang akan di bahas, isu Pelanggaran HAM di West Papua pun akan di bahas dalam agenda utama pertemuan.

Secara terpisah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Manukwar, Domberay, West Papua lebih dulu menggelar aksi dengan melakukan ibadah bersama (04/09/2015) dan menyatakan sikap mendukung pertemuan yang akan berlangsung 7-11 September 2015, dengan isu menuntut para petinggi PIF untuk mendesak sekjen PBB mengirim utusan khusus pencari fakta atas pelanggaran HAM di West Papua dan mendesak sangksi terhadap perusahaan asing yang masih dan terus beroperasi di wilayah teritorial West Papua.

“Isu yang direkomendasikan sejumlah LSM di Pasifik dan sekretariat PIF yakni mengutus tim pencari fakta ke Papua Barat, memberikan sanksi kepada semua perusahaan yang beroperasi di Papua dan memperjuangkan Papua masuk ke dalam wilayah dekolonisasi,” ungkap Sekretaris KNPB Mnukwar, Melkias Beanal dalam sambutan ibadah bersama mendukung pertemuan PIF di Mnukwari (4/09/2015), melalui releasenya, Sabtu (5/09/2015).

Di Port Numbay, Mamta West Papua, berbagai komponen Gerakan Pembebasan Nasional telah mengeluarkan seruan kepada Rakyat Papua untuk melakukan aksi dukungan dalam bentuk apapun guna menyukseskan harapan Bangsa dalam menggapai Pembebasan Nasional dari Belenggu Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme.

Ketua Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia (AMPTPI) wilayah Indonesia Timur, Natan Tebai mengimbau untuk semua komponen Orang Papua melakukan aksi dukungan dalam bentuk apa pun.

“Kami himbau agar setiap mahasiswa harus ambil peran aktif. Apapun akan yang putuskan dan dihasil oleh forum yang berhubungan dengan Papua pasti baik untuk perjuangan bangsa Papua,” tegas Tebay.

“Walaupaun dihalangi dengan berbagai tantangan, kami kembali himbau seluruh rakyat Papua agar berdoa dan puasa untuk kerja-kerja dari tim ULMWP demi kita semua,” harap Tebay.

Seruan aksi juga datang dari gerakan mahasiswa di Tanah Air West Papua. Dimotori oleh Gempar dan AMP menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan Rakyat Papua satukan barisan dalam aksi yang akan digelar besok, senin (07/09/2015) yang akan dipusatkan di setiap kampus yang berada di Port Numbay.

Melalui Sekretaris II Badan Pengurus Pusat KNPB, Mecky Yeimo juga mengatakan, pihaknya siap memediasi seluruh rakyat Papua untuk turun jalan demi mendukung pertemuan PIF tersebut.

“Besok, Senin (07/09) kami akan tetap turun. Jadi, itu serentak di seluruh tanah Papua akan dikoordinir oleh KNPB dan PRD setempat,” kata Mecky Yeimo melalui sambungan telpon kepada Jubi, Minggu (06/09/2015).

Oleh karena itu, jelas Mecky, pihaknya yang berada di wilayah Mamta, teristimewa di Sentani dan Jayapura akan dilakukan aksi di tiga tempat, yakni Merpati Abepura, Terminal Ekspo dan Putaran Taksi Perumnas III Waena.

Hal senada pun disampaikan oleh Sekretaris Umum KNPB Pusat, Ones Suhuniap.[Hugo/MP]
 



Read more »

at September 07, 2015 0
Foto: Cover Undangan.(Source: Facebook).

Salam Pembebasan!
United Liberation Movement for West Papua [ULMWP] adalah badan representatif rakyat Papua Barat untuk membawa aplikasi West Papua pada tingkatan keluarga Melanesia atau Melanesia Spearhead Group [MSG] untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di keluarga MSG. Dan hasilnya adalah West Papua diterima sebagai Observer atau satu tingkat menuju anggota penuh melalui ULMWP di MSG.

ULMWP sebagai Observer dalam MSG selanjutnya Tahapan West Papua menuju Komite Dekolonisasi adalah sama-sama berada dalam pertemuan Pacific Islands Forum [PIF] Pada tanggal 07 September 2015 s.d. 11 September 2015 telah nyata bahwa dalam pertemuan PIF ada empat fokus pembahasan, dan pada pembahasan ke-4 adalah status West Papua yang akan dibahas oleh ULMWP melalui MSG.

Komite Dekolonisasi adalah West Papua dimasukan di dalam Badan Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] melalui PIF untuk mempersiapkan Pengakuan Kedaulatan West Papua oleh Indonesia dan Dunia atau menggelar Self-Determination melalui mekanisme Referendum. Rakyat akan menentukan setelah West Papua berada dalam Komite Dekolonisasi.

Oleh sebab itu, Kami sebagai Mahasiswa yang tergabung di dalam GempaR dan AMP sama-sama menyikapi tegas dan serius pada pembukaan pertemuan dalam PIF Senin, 07 September 2015. Mahasiswa akan tutup kampus dan turun jalan. Senin (07/09/2015), SEGERA! Bergabung di Gerakan Mahasiswa tiap-tiap kampus Pukul 09:00 Waktu Papua sampai selesai Atau merapat ke Gapura Kampus Uncen Atas dan Bawah.

Ini tuntutan Mahasiswa disampaikan secara tegas dan serius:
 
1. Mendukung ULMWP dalam pertemuan PIF!
 
2. Mendukung ULMWP untuk menyikapi keinginan rakyat sesuai perjalanan Aneksasi West Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] bahwa SEGERA! Berikan Self-Determination sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua!
 
3. PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia bertanggung jawab atas Rakyat Sipil Papua yang kehilangan hak asasi di Negrinya hingga bahayanya Dampak Lingkungan dan Global Worming di Zona Pacific melalui TUTUP FREEPORT dan seluruh Perusahan Asing di Tanah Adat Papua (Hapus UU. No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing di Wilayah Adat Papua)! Dan Mengakui Kesalahan Perjanjian New York dan Roma, Aneksasi hingga Kemanipulasian PEPERA Juli-Agustus 1969!
 
4. TOLAK Dialog (Jakarta/Pelaku – Papua/Korban) dan Segala Praktek Kolonial Indonesia, seperti; Otonomi Khusus (OTSUS), PEMEKARAN, PENDEKATAN MILITER, PROGRAM MP3EI, Dan Lainnya di Tanah Air West Papua.

Salam Revolusi!

LAWAN Militerisme Indonesia (Anti Kemanusiaan dan Mempermainkan Hukum Nasional/Internasional)! HENTIKAN hegemoni Imperialisme (Penghisapan, perampasan, pengabaian hak asasi manusia Papua, dan Perampokan Tanah Adat/isinya)! HAPUSKAN Kolonial Indonesia di seluruh Wilayah teritori West Papua!

Catatan:
Share, Berbagi, Teruskan, Foto Copy dan Sebarkan!
 
Sumber: Facebook
 
Read more »

at August 12, 2015 0


Kebenaran dan Kemanusiaan milik orang kulit putih, kulit hitam, sawo, dan dari bangsa mana pun. Juga tidak membedakan agama. Jika, anda seorang manusia ciptaan Yang Maha Esa, Tuhan Allah. Maka, Kebenaran adalah milik mu, bukan pembenaran demi nafsu-dunia dan menjajah bangsa lain. Dan ketidak-manusiaan yang sedang terjadi harus dilawan. Sampai hari ini, Penguasa Indonesia masih melakukan Pembenaran, Penipuan dan anti terhadap kemanusiaan di Tanah Papua terhadap rakyat Pribumi Papua nau pun rakyat Indonesia sendiri.

Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York.” Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional. Yaitu: Satu Orang Satu Suara (One Man One Vote).” Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

Kemudian, pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun, dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketuai Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan PEPERA diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.

Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.

Kami sebagai generasi di dekade 2000an di era kolaborasi kondisi Politik sama-sama melihat, ada apa di 53 Tahun yang lalu? Sehingga, kami mengalami situasi darurat di Tanah Air kami, Tanah Papua.

Untuk itu, akan dilakukannya “SEMINAR SEHARI” dengan pemateri “Pro dan Kontra” terhadap New York Agreement (15 Agustus 1962), Seperti; Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Polda Papua (P. Waterpau), dan Dr. Bernarda Meteray. Dipandu oleh Sodari Rosa Moiwen sebagai moderator.

Dalam rangka peringati 53 tahun Perjanjian New York, kami mengajak kawan-kawan mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya di Wilayah Adat Mamta, Jayapura, untuk hadir dalam Seminar Sehari seperti yang dimaksud pada;

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2015
Waktu : Jam 09:00 – 12:00 Waktu Papua
Tempat : Auditorium Kampus STT Isak Samuel Kijne, Jl. Sosiri, Abe-Jayapura.
Tema : “Mengupas Kebenaran New York Agreement, 15 Agustus 1962 Dan Dampak Kolonisasi Bagi Rakyat Papua."

Demikian undangan seminar ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan keterlibatan, kami ucapkan jabat erat selalu. Salam Kebenaran!
Read more »

at August 11, 2015 0
Foto Aksi Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya, 1 Desember 2013. (Doc: AMP)
Yogyakarta, Megaphone PAPUA - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se-Jawa dan Bali kembali melakukan aksi demonstrasi damai menuntut Pembebasan Nasional West Papua. Aksi AMP dilakukan dengan mengangkat tema "PEPERA 1969 TIDAK DEMOKRATIS!!! Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat"

Menurut AMP dalam release yang diterima redaksi Megaphone PAPUA, Indonesia telah melanggar Perjanjian Roma yang intinya mendorong dan mempersiapkan Tindakan Pilihan Bebas yang kemudian disebut PEPERA oleh Indonesia, namun memobilisasi militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan pro-Papua Merdeka.
Di samping itu, dalam pelaksanaan PEPERA, Indonesia telah melanggar Pasal 14-21 New York Agreement yang mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri, yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu; Satu Orang Satu Suara (One Man One Vote) namun mencabut hak politik 800.000-an orang dengan mencabut 1025 orang yang sebelumnya telah dikarantina. 
Dalam release yang diterima redaksi Megaphone PAPUA AMP menulis, "Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan" 

"Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam Kekuasaan Indonesia" lanjut AMP.

Aksi ini dilakukan dalam pengawalan ketat aparat Kepolisian Indonesia.[Hugo/MP]

 
Read more »

at August 10, 2015 0
Foto. Aki Aliansi Mahasiswa Papua, 1 Mei 2015. (Doc: AMP)
Yogyakarta, Megaphone PAPUA - Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta, Senin, 10/08/2015,  kembali melakukan aksi demonstrasi damai di depan Asrama Papua (Kamasan I) Jln. Kusumanegara, Yogyakarta.

Aksi ini dilakukan atas dasar PEPERA yang manipulatif dan penuh kepentingan ekonomi dan politik antara Amerika dan Indonesia untuk menguasai Sumber Daya Alam di wilayah Papua.

Jubir Aksi, mengatakan "Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut pertanggungjawaban Indonesia atas manipulasi dan pelanggaran hukum Internasional tentang Penentuan Nasib Sendiri yang dilakukan Indonesia atas PEPERA tahun 1969"

"Kami menuntut Indonesia segara berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua" lanjut jubir.

Aksi yang sama juga dilakukan dibeberapa kota di seluruh Jawa dan Bali dengan mengangkat tema umum "PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua" [Hugo/MP]

Read more »
Subscribe to: Comments (Atom)